Ada Kumtua Status Plt Hampir Satu Periode, Warga Desak Evaluasi Dandes dan Proyek

AMURANG- Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Wongkar SH  diminta untuk evaluasi terhadap penempatan Plt Hukum Tua (Kumtua). Pasalnya,  sampai sekarang ini ada Kumtua yang statusnya pelaksana tugas sudah hampir satu periode  dan tak  kunjung diganti.

“Pak bupati minta tolong lia akang ada itu Plt Kumtua so hampir satu periode tak pernah diganti. (baca: pak bupati minta tolong lihat, ada Plt Kumtua sudah hampir satu periode tak pernah diganti, red),” tutur Steven Lintang dan beberapa warga Minsel sambil meminta agar namanya tak usah disebutkan.

Warga mengaku, tanpa membeberkan data satu persatu ke publik namun semua warga sudah mengetahui banyak Plt sudah lebih dari dua bahkan tiga tahun bahkan satu periode tak pernah ada perubahan. Sebut saja di Kecamatan Tenga, Amurang, dan sejumlah wilayah lainnya.

“Soal siapa yang akan ditempatkan pak bupati dan wakil bupati itu merupakan hak pemerintah. Tapi perubahan di wilayah desa dan kelurahan harus ditunjukkan,” terang warga.

Warga memberikan solusi, sebaiknya bupati dan wakil bupati FDW-PYR menempatkan Plt Kumtua dan Lurah orang baru yang benar-benar sejalan dengan pemerintahan baru. Selain itu juga penempatan Kumtua harus diseleksi siapa ASN yang layak mendapat jabatan tersebut.

Tak hanya itu saja, warga juga mendesak supaya pemerintahan FDW-PYR harus evaluasi penggunakan dana desa yang ada. Mulai dari penyaluran anggaran Dana Desa (Dandes) sampai pada semua proyek yang dikerjakan. “Kami minta dan desak supaya inspektorat Minsel secepatnya melakukan pemeriksaan dana desa dan proyek yang dikerjakan di kampung-kampung ini sangat penting,” tegas lagi warga.

Soal evaluasi Dandes di lapangan Plt Kepala Inspektorat Minsel Hendra Pandeynowu ketika dimintai keterangan berjanji secara bertahap akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Kita tunggu saja, nanti akan dievaluasi,” janji Pandeynuwu, baru-baru ini ketika dimintai keterangan.

Pendeynuwu menjelaskan, soal penggunaan Dandes sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah sangat jelas. “Sudah pasti semuanya mengacu pada UU, jadi nanti kita lihat saja hasilnya seperti apa,” tegasnya.

Sedangkan soal evaluasi Plt Kumtua pihak PMD belum bisa memberikan penjelasan resmi. Namun dalam penempatan jabatan Bupati Franky D Wongkar kepada sejumlah wartawan menegaskan akan melakukan evaluasi dengan serius. “Pasti ada assessment, kita lihat saja nanti,” tegas Bupati Wongkar. (red)