Akademisi Ingatkan Penempatan ASN Harus Seleksi Ketat

AMURANG- Hari ini Kabupaten Minsel pimpinan baru. Gubernur Sulut Olly Dondokambey akan melantik Franky D Wongkar (FDW) dan Wakil Bupati Petra Y Rembang (PYR), sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.

Pakar Politik dan Pemerintahan Dr Ferry Daud Liando, menyarankan, pemerintahan baru harus bisa melaksanakan tugas awal dengan baik. Menurutnyaa, dalam menjalankan tugas pemerintahan, awal melangkah sebagai salah satu penentu.  Bupati dan wakil bupati pilihan rakyat (FDW-PYR) harus benar-benar bisa mengambil sikap yang tepat.

“Tugas pertama adalah konsolidasi baik dengan masyarakat maupun dengan kekuatan-kekuatan politik di DPRD,” ujar Liando, kemarin.

Dikatakannya, pada Pilakda 9 Desember 2020 lalu, meski menang pilihan rakyat tapi tidak mendapat dukungan 100 persen pemilih. Dimana masih banyak yang tidak memilih keduanya.

“Itu artinya masyarakat yang bukan pemilih ini harus dikonsolidasi. Jika tidak maka akan menggagu tata kelola pemerintahan nanti. Bisa saja loyalitas dan ketaatan masyarakat tidak kuat karena menganggap bupati dan wakil bupati  bukan pilihan,” urai Liando yang dikenal vokal dalam memberikan masukkan dan kritikan pada pemerintah.

Liando memberikan contoh, ada langkah-langkah konkrit harus dilakukan, namun pemerintah tak mampu menjalankannya dengan baik karena tak ada dukungan warga dan lainnya. Sebagai contoh mengatasi Covid-19 itu butuh ketaatan masyarakat. Begitu juga hubungan dengan DPRD harus dibangun sebab tidak semua fraksi di DPRD  memberikan dukungan saat Pilkada. “Jadi konsolidasi itu sangat penting,” sambungnya lagi.

Di samping hak itu Liando juga dengan tegas mengatakan, pemerintahan FDW-PYR akan berjalan dengan baik jika dalam penempatan pejabat ASN tepat sasaran.

“Pak bupati  harus menyeleksi ketat terhadap ASN untuk menjadi pejabat-pejabatnya, baik untuk eselon 2, camat hingga lurah. Pilihlah mereka yangg betul-betul profesional dan memiliki kemampuan. Tidak boleh memilih hanya karena punya andil saat kampanye seperti tim sukses padahal kapasitas sangat diragukan,” tegas Liando dosen Unsrat Manado ini.

Lebih lanjut Liando menyatakan, pemerintahan FDW-PYR perlu berinovasi sebanyak mungkin, sebab di daerah lain banyak kepala daerah gagal mengatasi penularan covid karena miskin inovasi. Semuanya harus menunggu petunjuk dan arahan pusat. Padahal kebijakan pusat belum tentu cocok diterapkan di semua daerah. Sehingga inovasi dan kreatifitas kepala daerah berpotensi mencegah penularan covid serta meberikan pelayanan yg adil bagi masyarakat yang terdampak.

Hal lain juga Liando memberikan saran supaya FDW-PYR harus bangun kekompakan masing-masing Pasangan. Keduanya harus saling mempelajari karakter. Wakil kepala daerah jangan berpendirian seperi kepala daerah sebaliknya kepala daerah jangan terlalu dominan sebab kedunya dipilih secara berpasangan.

Apalagi lanjutnya, selama enam bulan pertama biasanya dalam masa kritis. Sebab enam bulan bukan setelah pelantikan keduanya maka akan dilantik pejabat-pejabat eselon 2. Biasanya ada tarik menarik karena merasa memiliki hak mengajukan calon.

“Harus ingat konflik harus dicegah. Sebab jika konflik sudah terjadi maka birokrasi akan terpecah pada dua gerbong dan akibatnya pelayanan publik jadi buruk dan rakyat juga yang akhirnya menerima dampak. Tapi saya yakin Kedunya mampu menjaga harmonisasi. Karakter rendah hati yang dimiliki keduanya akan menjadi modal bahwa tata kelola pemeritahan akan berjalan baik. Semoga FDW-PYR bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, masyarakat turut merasakan dampaknya,” pungkas Liando.(ker/*)