Connect with us

Kabar Sulut

Badan Kehormatan Rekom Pecat JAK, CEP Pasti Dilema

Dimuat

pada

MANADO —  Tuntutan berbagai elemen masyarakat yang saban hari menyuarakan agar  James Srthur Kojongian (JAK) diberikan sanksi tegas  karena dinilai telah mencoreng nama baik lembaga DPRD Sulut, akhirnya terwujud kemarin, Selasa (16/2/2021).

Hanya saja, rekomendasi ini diyakini banyak pihak memunculkan suatu persoalan baru di tubuh Partai Golkar (PG) Sulut. Sebab Ketua DPD PG Sulut Chriatiany Eugenia Tetty Paruntu (CEP) pasti dilema dalam menjalankan putusan ini.

Dikatakan  Efraim Lengkong salah satu tokoh masyarakat Sulut asal Tonsea mengatakan apa yang dputuskan oleh BK secara otomatis akan lebih memperkeruh hubungan suami istri  dari JAK. Hal ini bisa menjadi pemicu keretakan rumah tangga mereka walau awal-awal kejadian istrinya Mikha Paruntu sudah memaafkan dan tidak lagi mempersoalkan masalah tersebut.

“Belum lagi dengan CEP sebagai Ketua Golkar Sulut. Pasti dilema  dengan keputusan tersebut. Disatu sisi dalam silsilah keluarga JAK adalah  suami dari adiknya sendiri. Skarang ini apakah CEP berani melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) ? , “ ujar Lengkong dengan nada penuh tanda Tanya. Saya yakin ini pasti sangat sulit, tandasnya.  

Sebelumnya Badan Kehormatan lewat berbagai kajian yang juga ikut meminta pendapat dan masukan dari tim ahli dengan berbagai profesi  merekomendasikan agar Wakil Ketua Harian PG  yang kini sudah dicopot jabatannya agar diberhentikan dari keanggotaan DPRD Sulut.

Rekomendasi ini didasari atas hasil pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran sumpah janji dank ode etik DPRD Sulut terhadap Wakil Ketua James Arthur Kojongian.

Dalam rapat paripurna DPRD Sulut yang dipimpin  Ketua Fransiscus Andi Silangen  didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok,  Ketua Badan Kehormatan (BK) Sandra Rondonuwu  bersama dengan anggota Ronald Sampel, Inggried Sondakh, Nursiwin Dunggio dan Alfian Bara membacakan hasil pemeriksaan dihadapan para wakil rakyat.

“ Hasil musyawarah  dari BK  memutuskan saudara  James Arthur Kojongian  telah melakukan pelanggaran sumpah janji sebagai anggota dewan. Sesuai dengan Tatib DPRD , BK merekomendasikan untuk menetapkan sanksi  pelanggaran sumpah dan janji kepada saudara  James Arthur Kojongiasn  yakni pemberhentian dari jabatan Wakil Ketua DPRD Sulut dan pemberhentian dari anggota DPRD Sulut,” kata Rondonuwu.

Disebutkannya lagi, dalam penilaian yang dilakukan oleh seluruh anggota BK saudara JAK dengan sadar  telah melakukan tindakan yang membahayakan nyawa istrinya sendiri.

 “ Perbuatan tersebut adalah perbuatan keji dan tercela dan telah menjadi bahan tontonan masyarakat. Juga terjadi kekerasan psikis lewat kejadian ini,” ujar kader PDIP ini.

Akibat dari perbuatannya, sambung Rondonuwu, saudara JAK  telah mengindahkan janji sebagai anggota dan pimpinan DPRD dan telah mencoreng  martabat DPRD Sulut,” katanya.

“Sikap kami,  dengan kejadian ini  BK memiliki tanggungjawab kepada rakyat Sulut agar mampu menjaga wibawa lembaga terhormat ini,”  tegas Rondonuwu seraya menambahkan kalau hasil ini berdasar musyawarah dan mufakat serta mekanisme  aturan yang berlaku.

Sementara itu, JAK sendiri yang hendak dimintai tanggapan oleh wartawan belum bisa ditemui  karena saat paripurna tersebut digelar JAK tidak hadir.

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Iklan
error: Content is protected !!
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?