Connect with us

Bitung

Tim Kuasa Hukum AGT, Gugat Kejari Bitung Lewat Pra Peradilan

Dimuat

pada

Tim Advokasi Keadilan Hukum AGT

BITUNG—Penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung, berinisial AGT alias Andri dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas PMPTSP Pemkot Bitung TA 2019, oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung dinilai cacat hukum. 

Hal ini disampaikan Ketua Tim Advokasi Keadilan Hukum AGT, Irwan S Tanjung SH MH kepada sejumlah awak media, Jumat, (12/03/2021). 

“Penetapan tersangka dan penahanan kepada klien kami AGT oleh pihak Kejari Bitung dalam kasus dugaan tipikor ini banyak terdapat kejanggalan. Maka dari itu kami tegaskan akan melawan lewat gugatan pra peradilan ” kata Irwan. 

Pengacara asal Riau ini mengatakan, pihaknya telah memasukan berkas pra peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Bitung pada, Selasa (09/03/2021). Dengan harapan kata dia, AGT bisa mendaptakan keadilan hukum dan bukan penzaliman atau diskriminasi yang saat ini dialaminya. 

“Tim advokasi keadilan hukum AGT memilih melawan. Perlawanan ini tentunya telah kita matangkan dengan berbagai pendalaman yang sudah kitaa lakukan. Dimana, dari hasil pendalaman itu menemukan beberapa kejanggalan yang kami nilai mengarah ke unprocedural conduct,” tegasnya. 

Pengacara ini juga menduga penetapan tersangka kepada klienya itu tidak didasari dengan dua alat bukti yang cukup. Hal ini kata dia, diperkuat dengan pihak Kejari Bitung yang sampai saat ini masih mencari-cari bukti dan saksi. 

“Saya dan pak Michael Jacobus SH MH bersama tim sudah mengkajinya. Kejanggalan ini juga sudah kami sampaikan dalam materi pra peradilan,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, kejanggalan lain yang ditemukan dalam kasus AGT ini juga yakni, pihak Kejari Bitung mengabaikan kesepakatan bersama yang telah dilakukan sebelumnya oleh mantan Kajari Bitung, Ariana Juliastuty SH MH dan mantan Kapolres Bitung AKBP F X Winardi Prabowo SIK, serta Wali Kota Bitung Max J Lomban terkait dengan penanganan kasus tipikor di internal Pemkot Bitung. 

“Perlu diketahui pada tahun 2018 sebelum Kajari Bitung Frenkie Son. Kajari dan Kapolres sebelumnya serta walikota sudah melakukan MoU terkait dengan penanganan kasus seperti ini. Dimana, inti dari kesepakatan itu, apabila ada dugaan kasus Tipikor maka harus diserahkan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti.

“Nah, Mou itu lebih mengedepankan pembenahan administrasi bukan pidananya. Kalaupun ada kesalahan atau kekeliruan, diberikan 60 hari ke Inspektorat untuk menindaklanjutinya. Pertanyaannya, apakah ini dilakukan?. Apalagi Inspektorat sudah menyatakan tahun 2019 itu DPMPTSP yang dipimpin klien saya tidak ada masalah atau temuan. Disini saya rasa jelas dan itu dibuktikan dengan Pemkot Bitung berhasil meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP) dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK,” terangnya. 

Lanjutnya, kejanggalan lain yang ditemukan yaitu terkait dengan penerapan SOP dalam kasus tersebut yang menurutnya secara serampangan. 

“Disini kita bisa lihat Kejari Bitung terkesan serampangan dalam penangan kasus ini. Harusnya SOP nya itu, sebelum dilakukan penetapan tersangka kepada AGT, pihak Kejari Bitung sudah melakukan pengeledahan. Nah, yang terjadi malah terbalik. Ditetapkan sebagai tersangka dulu kemudian di geledah. Ini kan aneh. Akibat dari keserampangan itu pasal yang disangkakan juga terkesan ragu-ragu,” sorotnya. 

Tak hanya itu, dalam pemeriksaan sampai ditetapkn sebagai tersangka terhadap klienya AGT. Pihak Kejari Bitung tidak pernah memintakan untuk membawa bukti atau dokumen administrasi yang menjadi persoalan dalam kasus ini. 

“Coba liha sajat. Di Kantor Kejari Bitung itu pasti ada CCTV dan silahkan lihat kalau AGT membawa dokumen sebagai bahan untuk memberikan keterangan. Kalaupun bawa itu hanya beberapa lembar saja. Sementara yang ditanyakan oleh pihak Kejari Bitung itu menyangkut dengan masalah administrasi dua sampai tiga tahun terakhir. Mana bisa AGT mengingat. Sementara dalam setahun itu kurang lebih ada sekitar 42 kegiatan yang harus diarsipkan dalam dokumen adminintrasi. Ini kan tidak masuk akal kalau AGT bisa menjawab semua itu. Tanpa ada pegangan yang menjadi acuannya. Apalagi dalam setiap surat panggilan pemeriksaan pihak Kejari Bitung tidak pernah mencantumkan untuk klien saya membawa dokumen pendukung sebagai bahan dalam pemeriksaan tersebut,” katanya. 

Dia juga menambahkan, masih banyak beberapa kejanggalan yang ditemukan dan sudah dijadikan sebagai bahan materi pra peradilan untuk menguji prosedur hukum yang dilakukan kepada AGT. 

“Pra peradilan kita sudah daftarkan. Kita akan uji semuanya disana. Karena kami menduga klien kami AGT telah dizolimi dengan mengangkangi hak asasinya yang berdalilkan prosedur hukum cacat. Kami pun menilai Pasal 12 huruf i juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang disangkakan kepada AGT sangat keliru,” pungkasnya. 

(Jamal Gani)

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan
error: Content is protected !!
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?