Connect with us

Bitung

Berbeda Keterangan Dengan Tiga Saksi Soal Anggaran Makloon Baju, Istri Walikota Bakal Jadi Tersangka?

Dimuat

pada

Kajari Bitung, Frankie Son

BITUNG—Ada yang menarik dari pemeriksaan Khouni Lomban Rawung pada kasus dugaan korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung. 


Pasalnya, selain “kabur” alias lari dari kejaran awak media usai menjalani pemeriksaan oleh Kejari Bitung.  Nampaknya pihak Kejari Bitung juga kembali menemukan hal yang janggal dari pemeriksaan istri Wali Kota Bitung, Max J Lomban itu. 

Dimana, dari penuturan Kepala Kejari Bitung, Frankie Son kepada awak media, jika dalam pemeriksaan terhadap Khouni Lomban Rawung terdapat keterangan yang berbeda dengan tiga saksi lainnya terkait anggaran pengadaan Makloon baju di DPMPTSP Bitung sebesar Rp 500 ribu. 

“Hari ini kami melakukan pemeriksaan kepada dua orang saksi yaitu, Pingkan Palendeng dan Ibu Khouni. Untuk peningkatan status kita masih menunggu. Semua tergantung perkembangan penyidikan,” ujar Kajari kepada awak media, Selasa (02/03/2021). 

Kajari menyampaikan, dari hasil pemeriksaan. Khouni Lomban Rawung mengaku tidak menerima anggaran Makloon baju tersebut. Padahal kata Kajari, dari keterangan tiga saksi semuanya mengatakan jika Rp 500 ribu untuk pengadaan Makloon baju. 

“Tadi sesuai dengan keterangan ibu. Jika dia tidak menerima makloon baju itu. Sementara dari keteeangan AGT dan Pingkan Palendeng serta Titi selaku Bendahara. Ketiga orang saksi ini mengatakan memang uang Rp 500 ribu untuk makloon baju ini,” beber Kajari. 

“Sehingga nanti kami akan melakukan pemanggilan lagi. Terhadap empat orang ini secara bersamaan untuk dilkukan konfrontasi,” tambah Kajari. 

Lanjut Kajari, karena ketiga keterangan tiga orang ini sama. Sementara keterangan Khouni berbeda. Maka kata dia, pihaknya akan memanggil semuanya. 

“Kita akan panggil semua dudu bersamaan dan dikonfrontir mana yang benar dan mana yang salah,” terangnya. 

Disentil apakah jika memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan sebagai saksi apakah ada sanksinya?  Kajari menjawab, ada. 

“Dalam undang-undang tidak pidana korupsi ada sanksinya. Namun kita lihat nanti ya,” pungkasnya. 

(Jamal Gani)

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan
error: Content is protected !!
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?