Connect with us

Bitung

Cecilia Audrey Irawan ‘Korban’ Palu Hakim PN Bitung, Akhirnya Ajukan Banding

Dimuat

pada

Ceilia Audrey Irawan (tengah) bersama kuasa hukum Michael Jacobus

BITUNG—Masih ingat dengan kasus Cecilia Audrey Irawan (46)?. Ibu satu anak kelahiran Jakarta yang menjadi “korban” palu hakim atas perkara perdata Nomor: 125/Pdt.G/2020/PN. Bit, di Pengadilan Negeri (PN) Bitung beberapa waktu lalu, akhirnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado. 

Diketahui, Audrey selaku penggugat intervensi dalam perkara tersebut harus menelan pil pahit karena uang hasil jeri payahnya selama puluhan tahun sebesar Rp 2.6 miliar yang dipinjamkan kepada UD Serba Usaha yang dikelola oleh adik kandungnya Andre Irawan dan mantan adik iparnya Landy Rares sebagai modal dan jaminan untuk mereka membangun usaha di Kota Bitung itu, ditolak mentah-mentah oleh Majelis Hakim Herman Siregar SH MH Cs pada Kamis 11 Februari 2021. 

Kuasa Hukum Michael Remizaldy Jacobus SH MH kepada media ini mengatakan, pegajuan banding tersebut karena pihaknya tidak puas dengan putusan majelis hakim PN Bitung. 

Menurutnya, substansi penolakan majelis hakim terhadap gugatan intervensi itu hanya dengan dasar perjanjian hutang antara kliennya Cecilia Audrey Irawan dan Andre Irawan tidak ada tandatangan dari pihak penggugat yakni, Landy Irena Rares.

“Maka dari itu, dalam memori banding poin pertama yang kami soroti adalah terkait dana 2,6 milyar dan Rp 300 juta. Nah, itu bukan tindakan tanpa persetujuan. Bukti Pengugat intervensi 15 dan bukti Tergugat 38 ada surat persetujuan. Dasar persetujuan itu juga kami mengajukan bukti tambahan berupa dokumen-dokumen yang ditandatangani tergugat Andre Irawan tanpa ada tandatangan Landy Rares,” ujar Michael, Selasa (16/03/2021). 

Bahkan kata Michael, dengan surat persetujuan itu menjadi dasar, Andre Irawan mendatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan PT. Inbisco Niagatama Semesta.

“Makanya dalil kita dalam memori banding bukan tidak adanya surat persetujuan. Surat persetujuan itu ada dan sudah dibuktikan. Namun, tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bitung,” sesalnya.

Michael juga menyoroti, dalam persidangan untuk menilai ada tidaknya persetujuan tidak boleh melihat dari perjanjian itu. Karena kata dia, masih ada fakta-fakta lain dan bukti-bukti sebelumnya.

“Seperti bukti pengugat turut menikmati, pihak keluarga juga turut menikmati transfera uang dari UD Serba Usaha. Jadi artinya surat persetujuan ini ada. Dan sudah dibuktikan. Tapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim,” sorotnya. 

(Jamal Gani)

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan
error: Content is protected !!
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?