Connect with us

Kepulauan Talaud

Dari Masalah Perangkat Desa Hingga Dugaan Korupsi 918 Juta di Desa Perangen, Dibahas Bersama Komisi I DPRD Talaud

Dimuat

pada

Suasana saat hearing tentang permasalahan Desa Perangen yang dibahas bersama Komisi I DPRD Talaud, Jumat (21/5/2021) di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Talaud. //foto: hwe.

MELONGUANE – Desa Perangen Kecamatan Rainis kembali bersoal. Dan hal ini sampai kepada Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pada Jumat (21/5/2021) lalu dalam proses Dengar Pendapat (Hearing) di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Persoalan yang masuk di meja Komisi I ini antara lain yakni sesuai laporan terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perangen yang di nilai tidak sesuai prosedur (improsedural-red), Penuntutan Pembayaran Tunjangan oleh beberapa orang perangkat desa serta tindak lanjut atas dugaan Penyalahgunaan Anggaran oleh Kepala Desa Perangen Non-Aktif yang semuanya dibahas dalam hearing bersama.

Agenda Hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Richard Mahole bersama beberapa Anggota dari Komisi I ini turut menghadirkan pihak pelapor yakni NS alias Nefkly Kepala Desa Perangen Non-Aktif dan tiga orang lainnya yakni AP alias Anto dan AS alias Andrias yang merupakan perangkat desa yang diberhentikan serta YP alias Yeheskiel yang masih berstatus sebagai perangkat desa aktif.

Sementara itu dari pihak terlapor, tampak hadir Pelaksana Tugas (Plt) Desa Perangen, Menggana Derek Mangole, Ketua BPD Desa Perangen Demas Arunde, Sekretaris BPD Yakob Majampoh bersama sejumlah masyarakat yang turut serta dalam kegiatan hearing ini.

Hearing tersebut berlangsung alot, karena Ketika ditanya oleh Anggota Komisi I DPRD Deki Tule pihak pelapor ternyata selain menuntut SK Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 9 Tahun 2020 yang dinilai tak sesuai prosedur, Andrias juga meminta pemerintah desa untuk membayar tunjangan perangkat desa yang menjadi haknya sekalipun sudah tidak menjadi perangkat desa.

“Kami ingin menuntut keadilan yang seadil-adilnya,” ungkap Sarimbangun yang langsung ditanggapi oleh Anggota Komisi I DPRD Deki Tule yang menanyakan bahwa yang bersangkutan menginginkan haknya dibayar hingga kapan.

Hal itu pun langsung dijawab Ketua BPD Desa Perangen Demas Arunde bahwa mereka menuntut haknya dibayar sampai hari ini yakni Jumat 21/5/2021.

Namun tak sampai disitu, layaknya rebusan air di tungku, situasi semakin lama semakin memanas. Dikarenakan pihak pelapor tetap menuntut bahwa mereka masih perangkat desa dan SK Pengangkatan perangkat oleh Plt Kepala Desa tak sesuai aturan.

“SK pengangkatan itu tak sesuai aturan. Karena pada saat pembacaan SK tersebut, ternyata ada dua SK yang sama yang mengatasnamakan dua Camat yang berbeda,” tukas Yeheskiel.

Perihal itu langsung dijelaskan oleh Plt Kepala Desa Perangen, bahwa hal itu dikarenakan Camat yang baru dilantik tak mau menandatangani SK tersebut.

“Awalnya saya sudah berkoordinasi dengan Camat Rainis sebelumnya Jamert Majampoh. Lalu saat dilaksanakan pembacaan SK tersebut, Camat Rainis sudah diganti dengan Camat Maraden Mangkey, maka saya membuat 2 SK dengan dua nama Camat. Dan pada saat diminta untuk menandatangani SK tersebut, Camat yang baru tidak mau. Jadi dua SK tersebut saya bawa semua dan dua SK tersebut nomor dan isinya sama, yang berbeda hanyalah yang bertanda tangan, karena posisi Camat waktu itu sudah berganti,” jelas Mangole.

Ruang sidang pun semakin tegang saat Kepala Desa Perangen Non-Aktif, Nefkly Sedu mengakui bahwa dirinya tak tahu kalau dirinya sudah di non-aktifkan dari jabatan Kepala Desa Perangen.

“Saya baru tahu kalau saya sudah di non-Aktifkan dua hari setelah pembacaan SK tersebut. Dan setahu saya, saya di tugas belajarkan di Kantor Camat Rainis, bukan di non-aktifkan,” ujar Sedu saat menjawab pertanyaan Anggota Komisi I DPRD Talaud.

Merasa penjelasan Kades Nefkly di buat-buat, Ketua BPD Perangen langsung angkat bicara. “Saya hanya meluruskan, bahwa pada saat itu saudara Nefkly sudah beberapa kali hubungi oleh camat Rainis (Jamert Majampoh-red) untuk menghadiri pembacaan SK Penonaktifan, namun saudara tetap tidak menghadirkan diri, bahkan ada sejumlah perangkat desa yang disuruh memanggil ke rumah, tapi tetap saudara tidak datang,” ungkap Arunde sembari menjelaskan kepada awak media berdasarkan SK Bupati Talaud, Kades Perangen Non-Aktif bukan di tugas belajarkan, tapi dilakukan pembinaan di Kantor Camat Rainis karena masalah TGR Dana Desa Perangen.

“Dugaan kerugian negara yang kami laporkan, yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Perangen Non-Aktif ini sekira Rp. 918.315.200, yang terdiri dari dua tahap yakni T.A 2018 senilai Rp. 483.109.000 dan T.A 2019 Tahap I dan II senilai Rp. 435.206.200,” beber Arunde yang menjabarkan dugaan TGR yang diduga dilakukan Kades Perangen Non-Aktif.

Selain itu, Arunde pun menegaskan bahwa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Perangen sudah sesuai aturan dan tak perlu lagi dipersoalkan.

“Dari hasil pertemuan ini kita bisa menilai, bahwa sudah tidak ada lagi persoalan. Karena pihak pelapor tak memiliki dasar yang cukup untuk melanjutkan laporan mereka. Karena selaku BPD, kami bersama Plt Kepala Desa sudah melakukan tahapan pembinaan, namun mereka tidak mendengarkan, maka kami melakukan pergantian perangkat. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Jangan cuma mau jadi perangkat, tapi tak mau bekerja yang ujung-ujungnya hanya jadi pencuri tulang. Lebih baik diberhentikan daripada nanti menjadi batu sandungan dalam mengemban tugas pelayanan kepada masyarakat di desa,” selorohnya.

Terkait persoalan Desa Perangen yang sudah campur aduk ini, baik secara administrasi dan keuangan, Komisi I DPRD Talaud melalui Ketua Komisi I akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

“Tentu saja dalam menyikapi persoalan ini, sejak tadi pagi hingga saat ini maka kami akan membuat rangkuman dan membahas hal itu bersama 7 orang Anggota Komisi I, dan nanti akan dilanjutkan dengan Surat Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Surat Rekomendasi itu akan dikeluarkan sekurang-kurangnya 14 hari sejak hari ini. Dan untuk Kades Perangen Non-aktif karena kasus ini sudah ditangani pihak Kejaksaan sesuai dengan aturan yang ada, bahwa yang bersangkutan setelah ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa, maka saudara belum bisa diaktifkan hingga mendapatkan putusan pengadilan, yang mana memutuskan bahwa saudara Kepala Desa tidak bersalah, baru kemudian bisa di aktifkan kembali,” kata Mahole kepada awak media. (tni/hwe)

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan
error: Content is protected !!
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?