Connect with us

Kepulauan Talaud

Dituduh Tak Mau Menyerahkan Bantuan Pemberdayaan, Sapoh : Itu HOAX, Jika Tak Terbukti Akan Kami Proses Hukum.

Dimuat

pada

Kepala Desa Tuabatu Kecamatan Tampan'Amma, Djoni Sapoh

MELONGUANE–Beradarnya sejumlah informasi “hoax” yang menyebutkan bahwa Kepala Desa Tuabatu, Djoni Sapoh tidak mau menyerahkan bantuan pemberdayaan masyarakat benar – benar menyebabkan keresahan ditengah – tengah masyarakat Desa Tuabatu, Kecamatan Tampan’Amma.

Ketika dikonfirmasi oleh media ini, Kepala Desa Tuabatu, Djoni Sapoh mengakui bahwa informasi itu tidaklah benar, Sabtu (17/07/2021).

Barang – barang yang akan dibagikan sebagai pemberdayaan kepada masyarakat Desa Tuabatu

“Itu informasi yang tidak benar. Karena saat ini barang – barang yang akan dibagikan kepada masyarakat sudah ada. Dan itu berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021. Dimana dari 42 orang peserta (Musdes) yang hadir menyetujui bahwa pemberdayaan tersebut dipergunakan untuk membeli mesin Generator, Seng, dan Semen. Semua barang itu sudah ada,” ungkap Djoni.

“Terkait informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa tak mau membagikan barang – barang pemberdayaan tersebut, tidaklah benar dan itu dipastikan adalah informasi HOAX. Karena, kami pemerintah desa tetap akan membagikan bantuan pemberdayaan tersebut, namun kami menunggu kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan senilai 15%. Hal ini dikarenakan, setelah mendapat bantuan, ada masyarakat yang acuh tak acuh dan bersifat pandang enteng, dan tidak mau membayar pajak. Sehingga kami mengambil tindakan tegas seperti ini, sehubungan dengan Surat Edaran Pemerintah Daerah nomor 973/938/BP2RD terkait SPPT yang baru saja diedarkan pada bulan Juli 2021. Jangan sampai masyarakat hanya mau menuntut haknya, tapi tak mau melakukan kewajibannya,” tambahnya.

Dirinyapun meminta agar masyarakat jangan cepat terpancing dengan berbagai isu atau informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Jika memang laporan tersebut tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka kami akan menempuh jalur hukum dan melaporkan oknum – oknum yang dengan sengaja menyebarkan informasi tersebut hingga mengakibatkan pelayanan masyarakat terganggu,” Pungkas Sapoh. (hwe)

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan
error: Content is protected !!
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?