Connect with us

Minahasa

Gegara Pajak Burung Walet, Komisi 3 Hearing Bapenda-PTSP Minahasa

Dimuat

pada

Ketua Komisi 3 DPRD Minahasa Drs Dharma Palar saat memimpin Rapat Dengar Pendapat di ruang sidang.

MINAHASA – Pemasukan berupa pajak dari bisnis sarang burung walet dari pengusaha Kabupaten Minahasa, seharusnya mampu mengatrol pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, entah kenapa duit yang seharusnya masuk ke kas daerah diduga tak jelas alurnya.

Guna mengetahui sejauh mana karut-marut pengelolaannya, Komisi 3 DPRD Minahasa menggelar hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang sidang, Selasa (16/11/2021) siang tadi.

Ketua Komisi 3 Drs Dharma Palar bersama anggota menghadirkan para pengusaha sarang burung walet bersama instansi terkait, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) bersama camat yang wilayahnya terdapat usaha tersebut.

Menurut Palar, jumlah usaha sarang burung walet di Kabupaten Minahasa terbilang cukup banyak, bisa dikata nomor 2 terbanyak di Indonesia.

“Ada 53 perusahan yang diperuntukkan bisnis sarang walet. Hanya saja, dari sisi kontribusi pendapatan daerah usaha sarang walet terbilang minim, bahkan terbilang sedikit nilainya sebab hanya 6 perusahan yang membayar pajak. Ini sangat ironis dan sulit diterima akal sehat,” ungkapnya.

Palar menyebut dari hearing tersebut dapat diketahui bahwasannya perusahan sarang burung walet hanya berbicara di Kantor Bapenda Minahasa, dan bukan di lokasi dimana perusahan itu berada. Artinya, di saat penetapan pajak tidak sesuai dengan hasil produksi tahunan.

“Kami menduga Bapenda Minahasa tak bekerja dengan maksimal, karena tidak mendata dengan baik kemudian menetapkan pajak perusahan tersebut. Jika instansi terkait tidak turun ke lokasi usaha, terkesan kita dibodohi. Sebab, produksi selama satu tahun tidak diketahui. Bagaimana memajukan PAD kalau kita hanya berdiam diri di kantor?” semburnya.

Selain itu, terungkap dalam RDP tersebut pengusaha Sarang Burung Walet mengeluhkan soal izin dari Dinas PM-PTSP Minahasa yang terkesan memperlambat.

“Jika izin perusahan sudah ke luar, hasil produksi sarang burung walet itu dipastikan setiap tahun membayar kewajiban mereka demi meningkatkan PAD. Kiranya keluhan-keluhan para pengusaha terkait pengurusan izin dari PTSP supaya dipermudah,”kata Palar.

Selain itu, Komisi 3 DPRD Minahasa juga akan turun lapangan guna mengidentifikasi lokasi bisnis sarang burung walet berada. Kemudian akan mendata kembali perusahan-perusahan tersebut, supaya PAD dapat meningkat di tahun 2022 mendatang, sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati demi mewujudkan Minahasa yang maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera.

“Kami bersama tenaga ahli akan turun lapangan untuk mengecek lokasi-lokasi sarang burung walet. Makanya, sejumlah camat diundang agar mereka memberikan informasi tentang Perusahan Sarang Burung Walet yang ada di wilayah mereka,”pungkasnya.

Turut mendampingi Ketua Komisi 3, James Rawung, Imanuel Manus, Rio Palilingan, Lucy Taroreh dan Natalia Rompas serta para pengusaha sarang burung walet, Bapenda dan PM-PTSP. (Erwien Bojoh)

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan
error: Content is protected !!
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?