Connect with us

Minahasa

Kerja keluar Negeri, Pemkab Minahasa Teken MoU Dengan BP2MI

Dimuat

pada

Bupati Royke Octavian Roring (ROR) saat menandangani MoU dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Aula KH. Abdurrahman Wahid BP2MI Jakarta Selatan.

MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menandatangani perjanjian kerjasama dan nota kesepakatan mengenai dukungan terhadap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Aula KH. Abdurrahman Wahid BP2MI Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021).

Penandatanganan kerja sama dan nota Kesepakatan disaksikan ketua DPRD Minahasa Galdy Kandouw, SE. Dimana kesepakatan tersebut merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya Pasal 41.

Menurut Rhamdani, perjanjian kerjasama tersebut merupakan bentuk kolaborasi nyata antara stakeholder khususnya dalam hal penyiapan tenaga kerja trampil dan profesional untuk ditempatkan dengan negara-negara yang bekerjasama secara G to G (pemerintah ke pemerintah, red) dengan Indonesia.

Sementara Bupati ROR, secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kepala BP2MI yang sudah memfasilitasi sehingga penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan.

“Dengan ditandatangani kerja tersebut maka peluang lapangan kerja untuk rakyat Minahasa bekerja di luar negeri untuk negara-negara tertentu makin besar,”katanya.

Selain peluang bekerjanya lebih besar tetapi juga pasti dilindungi, karena ini resmi dilaksanakan oleh pemerintah.

“Hal itu merupakan komitmen saya bersama Wakil Bupati Robby Dondokambey untuk membuka peluang kerja bagi rakyat Minahasa dengan difasilitasi pemerintah,”tutupnya.

Secara terpisah Kepala UPT BP2MI Manado, Hendra Makalalag menjelaskan, untuk ke Jepang setiap tahunnya dibuka kesempatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan cukup besar.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Minahasa, Dr. Arody Tangkere menambahkan pembiayaan pelatihan bisa juga dianggarkan dari dana desa maupun APBD.

“Pemberangkatan tenaga kerja Minahasa bakal menyesuaikan dengan kemampuan dana pemerintah,”ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Inspektur Daerah, Ir. Alva Montong, Kadis Perpustakaan dan Arsip, Siby Sengke, S.Sos, MAP dan Kabag Hukum, Willem Nainggolan, SH, MH dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa. (Erwien Bojoh)

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan
error: Content is protected !!
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?