Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Perda Masyarakat Adat ke DPRD Minahasa

MINAHASA – Komitmen untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat di Kabupaten Minahasa, diperlihatkan sejumlah pemuda, organisasi adat, akademisi, budayawan dan organisasi kemahasiswaan. Ini menyusul dideklarasikannya Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) untuk Perda masyarakat Adat, di Hotel Yama Tondano, Selasa (4/5/2021) lalu.

Menurut ketua Gerakan Minahasa Muda (GMM) Lefrando Gosal, deklarasi ini sebagai tindak lanjut dari Seminar dan Loka karya (Semiloka) guna mendorong lahirnya Perda Masyarakat Adat di Kabupaten Minahasa.

“Dalam forum tersebut telah disepakati untuk melakukan deklarasi. Karena ini adalah sebuah langkah solidaritas kami, untuk mendorong lahirnya Perda Adat di Kabupten Minahasa,”katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Gosal menjelaskan, bahwa pihaknya sudah membahas berbagai persoalan yang menyebabkan regulasi ini harus dibuat.

“Para akademisi, budayawan, aktivis masyarakat adat dan mahasiswa telah berembuk dan membahas sejumlah persoalan dan sepakat Perda ini harus segera didorong. Sebab, sudah menjadi kebutuhan penting di tengah banyaknya persoalan yang sementara melanda masyarakat adat,” jelasnya.

Dalam forum itu, pihaknya juga telah menyusun rekomendasi yang siap untuk di bawah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa.

“Sebenarnya kegiatan ini sudah mengundang DPRD Kabupaten Minahasa. Namun, karena mungkin berhalangan sehingga tidak bisa hadir. Untuk itu, kami yang akan membawa rekomendasi itu kepada mereka, seraya berharap bisa kooperatif karena niat kami ini untuk Kabupaten Minahasa yang semakin
hebat kedepan,”tandasnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Ormas Adat Brigade Manguni, AMAN Sulut, Tou Muung Wuaya, Institut Kumatau, Waraney Wuaya Warembungan, Wale Papendangan Sonder, Waraney Umbanua, Mawale Cultural Center, LMND Minahasa, GMKI Tondano, GMNI Minahasa, Sanggar Seni Toar Lumimuut FBS UNIMA, GMNI Sulut dan Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur (PUKKAT). (Erwien Bojoh)