MIRIS!! DPRD dan Pemkot Bitung Doyan Jalan-jalan Ketimbang Lakukan Instruksi Presiden

BITUNG–Anggota DPRD Kota Bitung dan para pejabat dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung (Pemkot) lebih mementingkan melakukan perjalanan dinas ketimbang melaksanakan instruksi Presiden Jokowi Dodo.

Pasalnya para wakil rakyat dan pejabat teras pemkot Bitung ini hanya asyik menikmati uang rakyat dengan berpergian keluar daerah. Uang rakyat yang seharusnya berputar di Kota Bitung malah dihamburkan di luar daerah. Padahal, Presiden Jokowi sendiri telah menekankan agar anggaran negara lewat pendapatan daerah dan belanja daerah harus diprioritaskan pada perputaran ekonomi ditengah pandemi covid-19.

Namun sayangnya hal ini enggan diseriusi pihak eksekutif dan legislatif. Betapa tidak, hingga saat ini sejumlah insentif serta Proyek yang telah tertata dalam APBD belum juga disalurkan kepada penerima ataupun lelang proyek agar uang berputar di masyarakat.

Sejumlah insentif yang belum juga direalisasikan adalah Insentif Hamba Tuhan sebesar 3,500.000 per orang dikalikan 500 an penerima, Penerima Beasiswa Pendidikan mahasiswa per orang 1 juta sampai 2 juta kepada 500 – 700 an mahasiswa kurang mampu, Penyandang Disabilitas 1 juta hingga 2 juta kepada 1000 an penerima bantuan, pemberian bantuan kepada Kelompok usaha bersama (KUBE) yang anggarannya mencapai 1 Miliard rupiah, belum lagi gaji THL jika sudah di tetapkan, belum juga biaya advertorial media yang mencapai 1.5 Miliard belum juga di salurkan.

Melihat persoalan ini setidaknya hampir sekitar 5 Miliard uang akan beredar di Kota Bitung tertahan di Bagian keuangan hanya karena bantuan, insentif, Advetorial dan gaji belum dimaksimalkan untuk mendukung perpurtaran ekonomi warga.

Mirisnya lagi, sampai bulan ke lima di tahun 2021, anggaran yang terpakai hanya mendominasi pada perjalanan dinas keluar daerah dari Anggota Dewan dan sejumlah kepala dinas.
Pun, uang yang harusnya berputar di Kota Bitung malah dihabiskan untuk daerah lain seperti Jakarta, Bali dan Gorontalo.

Hal ini pun mendapatkan kecaman dari salah satu pemerhati pemerintahan Kota Bitung, Muzakir Boven. Pentolan LSM Lembeh Bersatu ini, meminta Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar agar mengintervensi kinerja dari dinas dan badan yang bertugas membagikan bantuan, insentif ataupun gaji THL.

“Kita sudah jauh bicara soal insfrastruktur. Sementara kelalaian sebagain dinas dan badan dan membagikan bantuan tidak kelihatan dan inilah yang membuat orang miskin saat ini susah melihat bentuk uang lagi. Tunggu apa lagi silahkan dibagikan yang menjadi hak rakyat apalagi yang di tunggu,” sorot Boven.

Tak hanya itu, Boven yang dikenal sangat vokal menyurakan kepentingan masyarakat ini merasa jijik dengan kelakukan para wakil rakyat di DPRD Bitung yang hanya bisa menghaburkan uang rakyat. Tanpa ada kata dia, hasil nyata yang direalisasikan dari kunjungan-kunjungan kerja keluar daerah yang menggunakan uang rakyat.

“Saya tantang kepada anggota DPRD yang sering keluar daerah dengan menggunkan uang rakyat yang sering mengatasnamakan kepentingan rakyat. Untuk membuktikan kepada masyarkat Bitung bahwa benar perjalanan dinas yang sering dilakoni itu ada manfaatnya untuk masyarakat. Kalau tidak ada, maka berarti wakil rakyat seperti itu harus tahu diri. Kalian digaji dengan uang rakyat bukan hanya untuk menghamburkan uang rakyat,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kominfo Kota Bitung, Frangky Sondakh saat dikonfirmasi sejumlah awak media membenarkan sampai saat ini sejumlah program yang ada di dinasnya belum berjalan sesuai yang diharapkan.

“Saat ini sedang berproses dan semoga dapat secepatnya diselesikan,” kata Sondakh, sembari mengatakan jika proses ini sementara dikerjakan dibagian Humas Kominfo.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membantah jika pihaknya yang menjadi sumber terlambatnya pembagian dana masyarakat ini.

“Salah jika dikatakan kami menahan dana itu. Sebab, dana tersebut akan diproses jika administrasi dari dinas dan badan sudah dimasukan kepada kami,”katanya.

Dia pun berani menjamin, jika ketersediaan dana sudah siap di kas Pemerintah Kota Bitung. Namun kata dia, untuk mencairkannya semua tergantung dari kepala dinas dan kepala badan.
“Selama belum ada berkas administrasi permintaan masuk kepada kami belum bisa diproses,” pungkasnya.

(*/Jamal Gani)