Connect with us

Minahasa

Pemkab Minahasa Kembali Jalin Kerja sama Dengan BPJS Kesehatan

Dimuat

pada

Bupati Minahasa Royke Octavian Roring dengan BPJS Kesehatan saat menandatangani kerja sama di Jakarta.

MINAHASA – Beberapa bulan lalu, jaminan kesehatan bagi 45 ribu warga yang ditanggung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa sempat terputus dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Dan kali ini, mulai diaktifkan lagi.

Hal tersebut menyusul Pemkab Minahasa telah melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan Cabang Tondano di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Senin (24/5/2021).

Dimana PKS tersebut berisikan Kepesertaan Program JKN Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Pemkab Minahasa. Penandatanganan kerja sama dilakukan Bupati Minahasa Royke Octavian Roring (ROR) dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Nora Grace Br Ginting disaksikan Deputi Direksi Wilayah Suluttenggo Malut, Ellya Permatasari dan Mujiatin, Asisten Deputi Perekrutan Peserta Non Pekerja Penerima Upah dan Bukan Pekerja.

Dalam sambutannya, Bupati ROR menegaskan bahwa Pemkab Minahasa melakukan kerjasama dengan BPJS kesehatan, karena berdasarkan Pancasila sila kelima dan UUD 1945, yang mana pemerintah wajib melindungi masyarakat terutama dalam sektor kesehatan.

“Selain karena amanat Pancasila, untuk menunjang program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden RI, Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang juga tentunya menjadi visi misi RRRD,”katanya.

Dijelaskannya juga Kabupaten Minahasa baru melaksanakan kerjasama dengan BPJS dikarenakan ada refocusing anggaran akibat pandemi Covid 19.

“Khusus peserta yang didaftarkan Pemkab Minahasa untuk pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan meliputi 45 ribu warga, ditambah dengan yang menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Sulut serta JKN KIS dari pemerintah pusat,”jelas ROR seraya menambahkan baru-baru ini telah mengajukan permohonan penambahan kuota bagi rakyat Minahasa untuk kepesertaan JKN KIS.

Turut mendampingi bupati dalan kerja sama dengan BPJS Kesehatan di Jakarta, Inspektur, Ir. Alva Montong, Kepala BPKAD, Drs. Donald Wagey, Kadis Kesehatan, dr. Maya Rambitan, M.Kes dan Kabag Hukum Setdakab, Willem Nainggolan. (Erwien Bojoh)

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan
error: Content is protected !!
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?