Pemkot Bitung Disinyalir Istimewakan PT MSM/TTN dan Korbankan Hajat Hidup Masyarakat Pinasungkulan

BITUNG–Mencuatnya rencana ekspansi wilayah pertambangan yang akan dilakukan PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya (PT MSM/TTN), di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu mulai menjadi momok menakutkan bagi masyarakat.

Betapa tidak, jika ekspansi itu terwujud maka dampak yang akan ditimbulkan sangatlah besar. Selain berdampak pada kerusakan lingkungan. Hajat hidup masyarakat Kelurahan Pinasungkulan ikut menjadi korban dalam ekspansi tersebut.

Bahkan, rencana ekspansi perusahaan pertambangan emas terbesar di Indonesia ini mendapat atensi dari berbagai pihak. Salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara (Sulut).

Seperti diungkapkan salah satu Tim Monitoring dan Evaluasi Program Advokasi Pertambangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulut, Berty Pesik.

Menurutnya, rencana ekspansi terdapat banyak kejanggalan. Bahkan kata dia, pemerintah kota (Pemkot) Bitung selaku penguasa wilayah disinyalir lebih mengistimewakan pihak PT MSM/TTN dibandingkan menyelamatkan hajat hidup masyarakat.

Lanjut Berty, banyak keistimewaan yang diberikan Pemkot Bitung ke pihak PT MSM/TTN. Hal ini kata dia, bisa dilihat dari perlakukan pemkot Bitung yang dengan leluasanya memberikan bahkan menjamin hak kenyamanan, hak kesehatan dan hak-hak lainnya yang dianggap istimewa jika dibandingkan dengan kemaslahatan masyarakat yang berada di Kelurahan Pinasungkulan.

Padahal sambung Berty, pemerintah harusnya lebih dulu mengedepankan perlindungan serta pencegahan terkait dengan dampak yang akan timbul jika ekspansi itu terwujud. Bukan kata dia, malah pemerintah memberikan ruang serta pelayanan bak “Raja” kepada perusahaan agar dapat dengan mulus dan leluasa menjalankan ekspansi tersebut.

“Harusnya pemerintah Kota Bitung mengambil tindakan tegas dengan rencana ekspansi wilayah kelola tambang emas PT MSM/TTN itu. Bukan malah mendukungnya. Apalagi wilayah itu sudah memasuki area perkebunan warga,” sorotnya.

Berty mensinyalir pemkot Bitung dan PT MSM/TTN saat ini sementara memainkan skenario dengan menggunakan akses “Pintu Belakang” politik dan hukum. Hal  ini kata dia, rela dilakukan kedua pihak hanya demi meraup dan mengincar keuntungan dari sumber daya ekonomi yang diinginkan dari ekspnasi itu.

“Harus tahu parameternya seperti apa. Kalau pun memang yang digunakan kedua pihak adalah sistem  “Tukar Guling”. Maka kebijakan atau pun keputusannya ada di Pemkot Bitung. Karena Pemkot Bitung adalah penguasa hak wilayah. Jadi harus  menjamin keberlangsungan hajat hidup masyarakat Kelurahan Pinasungkulan. Apalagi ini adalah kepentingan pihak perusahaan. Pemerintah wajib mengambil tindakan sesuai dengan konstitusinya,” tegasnya.

Berty menambahkan, rencana relokasi Pinasungkulan dengan luas wilayah kurang lebih 500 hektar itu. Dimana, sebelumnya sesuai dengan data statistik kata dia, lahan tersebut sebesar 2.500 hektar dan dihuni 214 KK, 764 jiwa terdiri dari laki-laki 395 orang dan perempuan 369 orang dengan delapan RT.

Mirisnya lagi lanjut Berty, informasi yang beredar hanya satu wilayah saja yang akan di relokasi yakni, Jaga II dari wilayah Kelurahan Pinasungkulan yang di bagi menjadi dua Jaga.

“ini yang harus dan betul-betul dikaji. Peran pemerintah dalam menyikapi  rencana relokasi Pinasungkulan ini sangat dibutuhkan. Karena dampaknya bukan hanya akan dirasakan sebagian warga namun secara keseluruhan wilayah di Kelurahan Pinasungkulan. Sebab, jarak dan luasannya tidak jauh. Pun, aktivitas pertambangannya kurang dari 1 kilometer dari area Pit (lubang tambang) yang berada di daerah Pinasungkulan,” pintanya.

Dia juga meminta kepada pihak PT MSM/TTN dan pemerintah Kota Bitung agar bisa lebih terbuka dengan rencana relokasi tersebut.  Mulai dari kajiannya kata Berty, hingga jumlah luasan relokasi dan area relokasi yang baru serta jumlah nominal objek relokasi.

“Nah hal-hal seperti ini harusnya ada keterbukaan dari kedua belah pihak. Silahkan sampaikan ke publik. Agar masyarakat bisa memahami apa yang nantinya terjadi serta langkah apa yang akan diambil masyarakat,” ingatnya.

Sementara itu, belum lama ini, Pemerintah Kota Bitung, melalui Asisten I Pemkot Bitung, Julius Ondang pernah mengungkapkan jika pihaknya telah melakukan pengukuran pekarangan rumah warga, guna mengantisipasi timbulnya permasalahan – permasalahan yang menyangkut dengan ekspansi dan relokasi.

“Ini dilakukan karena pemerintah melihat jika masyarakat di tempat tersebut sudah tidak nyaman lagi. Bom atau blasting terjadi sehari 3 kali. Keributan lalu lalang kendaraan tambang, Abu dari kendaraan Tambang, Aktifitas keributan tambang, hal inilah yang membuat pemkot harus mengambil sikap lebih baik dipercepat dari pada warga Bitung di Tinerungan tidak nyaman lagi,” jelas Ondang.

Terpisah, Superintendent Public Relation External Relation PT MSM/TTN, Hery Inyo Rumondor saat dikonfirmasi oleh awak media menyampaikan, jika relokasi yang dilakukan adalah bentuk antisipasi dari rencana ekspansi pihanya.

“Rlokasi ini antisipasi kedepan. Tidak ada kegiatan eksplorasi di pemukiman warga yang ada justru PETI (Penambangan Emas Tanpa Ijin) pemukiman warga dan banyak yang diam?” kata Inyo.

Namun, saat disingung terkait dengan ijin  Kontrak Karya dan wilayah PETI yang dimaksud ternyata berada di wilayah warga dan masuk dalam area Kontrak Karya perusahaan. Tapi mengapa pihak perusahaan hanya diam dan tidak mengambil tindakan apa-apa?.

Inyo menjawab, bahkan berdalil jika perusahaan belum melihat ada potensi mineral dilokasi tersebut.

“Langkah apa yang akan diambil? Tanah punya warga, kandungan punya negara. Ndak ada tukar tukar guling bro. Semua berdasarkan kajian matang. Lagian perusahaan belum melihat ada potensi mineral disitu yang ekonomis” kelitnya.

(JamalGani)