Peringati HANTARU 2022, Kepala BPN Kota Bitung Tindaklanjuti Instruksi Menteri ATR/BPN, Budi Tarigan: Wujudkan Pelayanan Cepat dan Mudah Untuk Masyarakat

BITUNG–Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bitung menggelar Upacara dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) tahun 2022.

Upacara itu dipimpin langsung Kepala BPN Kota Bitung, Budi Tarigan yang digelar di Halaman Kantor BPN Kota Bitung, Senin (26/09/2022).

Kepala BPN Kota Bitung, Budi Tarigan usai upacara itu menggelar jumpa pers. Kepada sejumlah awak media. Budi menyampaikan, beberapa poin penting terkait dengan pelayanan serta instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto yang telah ditindaklanjuti.

Menurut Budi, pada peringatan HUT ke-62 tahun 2022 ini Kementerian ATR/BPN mengusung tema “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh”. Budi mengatakan, sejalan dengan tema tahun ini pihaknya berharap dapat mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik yang lebih baik, cepat dan berkualitas serta tidak terlalu berbelit-belit dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah.

“Intruksi Menteri ATR/BPN yang menginginkan agar mewujudkan pelayanan yang transparan, cepat, efektif, dan efisien telah kita lakukan di Kota Bitung. Dimana BPN Kota Bitung telah melakukan berbagai inovasi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang sering terjadi saat pelayanan. Kami BPN Bitung saat ini telah menyediakan loket khusus pemohon langsung. Loket ini bertujuan memberikan fasilitas dan prioritas kepada masyarakat yang mengurus langsung tanpa kuasa. Memberikan kepastian penyelesaian pelayanan dengan mencantumkan tanggal penyelesaian produk yang diurus masyarakat,” ujar Budi.

Menurut Budi, ada tiga program prioritas sesuai intruksi Menteri ATR/BPN harus dilaksanakan oleh seluruh BPN di daerah. Termasuk kata dia, BPN Kota Bitung.

“Tiga program prioritas itu yakni, pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah, dan mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun di Bitung kita fokus di poin 1 dan 2. Sedangkan untuk poin tiga tidak terlibat langsung. Makanya poin 1 dan 2 ini sementara kita upayakan agar bisa dimaksimalkan,” bebernya.

Lanjut Budi membeberkan, di Kota Bitung sendiri masih banyak tanah yang belum terdaftar. Yakni kata dia, sekitar 10 ribu. Dan pihaknya menargetkan tiga tahun kedepan itu bisa segera didaftarkan ke BPN Kota Bitung.

“Target kita sampai tahun 2025. Kalau bisa kita percepat pasti kita cepatkan. Tapi tetap kita capai secara bertahap. Dan itu kita lakukan per kecamatan. Tahun ini kita fokus menyelesaikan di Kecamatan Ranowulu,” katanya.

Menurut Budi, di Kota Bitung bidang tanah yang sudah bersertifikat ada sekitar 69 ribu. Dan masih ada 26 ribuan kata dia yang belum bersertifikat.

“Makanya kita berharap dengan adanya loket khusus ini masalah yang ada secara bertahap bisa terselesaikan. Gunanya loket ini masyarakat bisa memvalidasi dan mengecek tanahnya yang belum dipetakan. Dan kami ada tim khusus untuk memvalidasi data-data itu. Selain itu, masyarakat juga sebenarnya tidak perlu repot-repot bolak balik ke Kantor BPN Kota Bitung. Cukup meminta validasi lewat aplikasi “sentuh tanahku” yang bisa di download di playstore dan app store,” jelasnya.

Selain itu, Budi berharap untuk mewujudkan semua itu. Pihaknya berharap ada kerjasama semua pihak. Termasuk kata dia, pemegang sertifikat.

“Butuh kerjasama semua pihak untuk mewujudkan semua itu. Saya bisa katakan kalau sertifikat tidak terpetakan dan tidak valid. Maka tidak bisa digunakan untuk apapun. Makanya masyarakat harus memanfaatkan apa yang kami sediakan untuk memudahkan semua urusan masyarakat soal permasalahan tanah selama ini,” pungkasnya.

(JamalGani)