Pusat Kucur 12 Triliun Bansos Tunai di 2021

JAKARTA – Alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun ini salah satunya untuk bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp 12 triliun. Bansos merupakan salah satu bagian dari lima sektor alokasi anggaran PEN 2021.

Dari total anggaran PEN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun, sebanyak Rp 157,41 triliun dialokasikan untuk sektor perlindungan sosial. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan perlindungan sosial termasuk untuk program PKH sebesar Rp 28,71 triliun, kartu sembako Rp 45,12 triliun, bantuan sosial tunai Rp 12 triliun, pra kerja Rp 20 triliun, BLT Dana Desa Rp 14,4 triliun, dan anggaran perlindungan sosial lain sebesar Rp 37,18 triliun.

Untuk program perlindungan sosial, yang sudah terealisasi pada Januari 2021 sebesar Rp 16,59 triliun.

“Jadi program PEN tahun ini naik 21 persen. Kita berharap ini akan menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan terutama di kuartal I, khususnya untuk bansos yang melonjak karena kuartal I lalu belum ada bansos Covid-19 ini,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual pada Selasa (23/2/2021).

Alokasi anggaran PEN 2021 lainnya terbagi ke dalam sektor kesehatan sebanyak Rp176,30 triliun, program prioritas sebanyak Rp125,06 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebanyak Rp186,81 triliun, dan pemberian insentif usaha sebesar Rp 53,86 triliun.

Untuk sektor kesehatan mencakup dana diagnostik untuk testing dan tracing Rp 9,91 triliun, therapeutic seperti biaya perawatan Rp 61,94 triliun, program vaksinasi Rp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan Rp 18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp 27,67 triliun.

UMKM dan Korporasi

Petugas menyerahkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Banten kepada warga di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara dukungan UMKM dan korporasi mencakup untuk subsidi bunga UMKM sebanyak Rp 31,95 triliun, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Rp 17,34 triliun, subsidi Imbal Jasa Penjamin (IJP) Rp 8,51 triliun, Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun, dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.

Alokasi anggaran untuk program prioritas mencakup padat karya kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,22 persen, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT Rp 16,65 triliun, pariwisata Rp 8,66 triliun, dan prioritas lainnya Rp 4,11 triliun.

Untuk insentif usaha mencakup PPh 21 DTP Rp 5,78 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp 13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 19,71 triliun, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Rp 2,99 triliun, dan insentif lainnya Rp 12,3 triliun.

“Ini lah yang kita terus fokuskan bagaimana APBN bekerja luar biasa ekstra keras, dan luar biasa untuk mengembalikan rakyat dan ekonominya pulih dari Covid-19. PEN akan menjadi pendorong pertumbuhan terutama di kuartal I,” tutur Sri Mulyani.(lp/red)