Connect with us

Bitung

Raih WTP ke-10 Dari BPK, Maurits-Hengky Bakal lakukan ini…

Dimuat

pada

Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri saat menerima penghargaan WTP ke-10

BITUNG–Pemerintah Kota kembali berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bitung tahun anggaran 2020.

Penghargaan Opini WTP itu diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi, kepada Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, didampingi Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, Ketua DPRD, Aldo Ratungalo, serta disaksikan langsung Auditor Utama Keuangan Negara VI Dr Dori Santosa, di Kantor BPK RI Sulut, Senin (03/05/2021).


Meski mendapatkan WTP, Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri sendiri tidak menampik jika masih banyak catatan dari BPK yang harus dikerjakan.

“ini adalah WTP ke -10 Pemkot Bitung. Dan sebelum 60 hari, catatan-catatan itu sudah tuntas. Semua harus bersih. Dan itu memang menjadi komitmen Maurits-Hengky,” ungkapnya.

Maurits juga menyampaikan akan berupaya semaksimal mungkin agar Inspektorat Bitung sebaga lembaga pengawas benar-benar berkerja menjalankan tugas dan fungsinya.
“Inspektorat harus lebih berperan aktif dalam tugas mereka. Agar apa yang menjadi catatan kita bisa tuntas dan tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.

“Inspektorat harus melakukan pengawasan sejak dari, tahapan pelaksanaan sampai perencanaan agar memudahkan penggunaan anggaran di Pemkot Bitung,” tambahnya.
Maurits juga meminta kepada seluruh stakholder yang ada untuk bersama-sama bergotong-royong dalam menindaklanjuti catatan BPK. Supaya kata dia, WTP tidak lagi dibanjiri catatan-catatan dari BPK.

“Semua harus ikut ambil bagian. Harus berupaya agar WTP kita tidak lagi menyisahkan catatan. Butuh kerja sama,” harapnya.

Diketahui, empat poin yang menjadi penilaian BPK RI yakni, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundang undangan, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan.

(*/Jamal Gani)

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan
error: Content is protected !!
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?