Sekda Talaud Hadiri Rapat Koordinasi Yang Dipimpin Oleh Sekprov Edwin Silangen, Berikut Penjelasannya

MANADO – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Sekretaris Daerah DR Yohanis B K Kamagi AP, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Serah Terima dan Penyelesaian Aset, Penandatanganan PKS PBBKB, Serah terima Sertifikasi Aset Pemda dan Host to Host BPHTB, Rabu (16/6/2021) di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Kegiatan yang digelar pada pukul 13.30 wita ini turut didampingi oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Talaud Ir Moudy Gumansalangi dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gustaf Atang ini didalamnya ikut mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara Edwin Silangen yang mendorong 15 Kabupaten/Kota di Bumi Nyiur Melambai ini untuk mengamankan aset daerahnya.

“Teman-teman di Kabupaten/Kota seluruh aset tidak bergerak, tanah dan bangunan agar bisa disertifikasi, dan dalam proses sertifikat aset hal yang terpenting adalah memenuhi persyaratannya. Yakni pertama, menyangkut status kepemilikan. Kedua berkaitan dengan kondisi fisik dan ketiga yaitu penatausahaan yang sudah baik dan tak ada sengketa,” tegas Silangen dalam Rakor Serah Terima dan Penyelesaian Aset (Double Catat, P3D, Aset Pemekaran), Penandatanganan PKS PBBKB, Serah Terima Sertifikasi Aset Pemda, Host to Host BPHTB, Rabu (16/6/2021) di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut.

Pada kesempatan yang sama, Sekprov Silangen menyambut baik terkait dengan Host to Host BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Sebab itu merupakan upaya mencegah terjadinya manipulasi data dan korupsi. Namun, hingga kini masih ada delapan Kabupaten/Kota di Sulut yang belum mengikuti. Tapi mereka berkomitmen menerapkan.

“Mohon dengan hormat teman-teman di Kabupaten/Kota segera merealisasikan karena kita sudah dibantu dengan teknologi. Ada aplikasi sehingga memudahkan input data dan monitor apakah sudah sesuai dengan kita rencanakan,” jelas Silangen.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Utara Lutfie Zakaria mengatakan bahwa pihaknya akan membantu Pemda terkait dengan sertifikasi aset tanah, karena ada juga beberapa daerah yang mengalami sengketa.

“Kita aktif dalam penyelesaian sertifikat tanah. Bahkan kita punya WA sendiri dengan para Sekda. Kalau ada kendala langsung dikomunikasikan sehingga kita bisa selamatkan aset negara,” ucap Zakaria.

Adapun kesempatan ini juga dilakukan penyerahan sertifikat aset tanah pemerintah daerah di Provinsi Sulut periode Januari hingga 15 Juni 2021 yaitu ada 286 bidang dengan total Rp107.456.763.175. Serta penyerahan personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari Kabupaten/Kota se-Sulut bahkan Penyerahan Gedung Eks DPRD Sulut pinjam pakai ke Pemerintah Kota Manado. (tni)