Soal Karantina Mulan Jameela, Direktur Eksekutif ISPI: Pernyataan Hillary Brigitta Lasut Tidak Ada Yang Salah

JAKARTA – Pernyataan Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut (HBL) yang menyebut bahwa DPR dan Presiden setara, mendapat perhatian dari Direktur Eksekutif, Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) Deni Iskandar.

Hal ini diketahui berawal saat HBL mengomentari soal anggota DPR RI Komisi VII yakni Mulan Jameela, ketika Mulan melakukan karantina di rumah setibanya dari luar negeri, ketimbang melakukan karantina di Wisma Atlet.

“Dilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara Presiden kalau dalam pembagian kekuasaan. Tidak masuk akal dan tidak etis kalau presiden karantina di Istana Bogor, terus anggota DPR RI karantina di Wisma Atlet,” kata Hillary pada Senin (13/12/2021) lalu.

Pernyataan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI termuda ini, menurut Deni Iskandar tidak ada yang salah. Bahkan selaku wakil rakyat, apa yang dikatakan HBL telah ada dasar hukumnya yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3.

“Apa yang disampaikan saudari Hillary tentu saya kira sudah tepat dan tidak ada yang salah. Landasannya juga jelas dan diatur dalam Undang-Undang bahwa setiap anggota DPR itu punya wewenang melakukan pengawasan, baik pengawasan anggaran, legislasi maupun pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang menjadi mitra kerjanya. Termasuk juga dalam hal ini kinerja dari Presiden,” ucap Deni pada Kamis (16/12/2021) di Cikini, Jakarta Pusat.

Namun demikian, pernyataan politisi Nasdem yang juga merupakan anak dari Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dr Elly Engelbert Lasut, ME ini pun menuai respon pro dan kontra dari publik. Salah satunya berasal dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang saat ini menjabat sebagai Pimpinan DPR RI.

Menurut Muhaimin, pernyataan anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut (HBL) yang menyebut bahwa anggota dewan setara dengan presiden sehingga boleh melakukan karantina mandiri merupakan pernyataan yang berlebihan.

Ketua Umum PKB ini mengatakan bahwa semestinya tidak perlu ada keistimewaan yang diberikan kepada anggota dewan dalam melakukan karantina mandiri sepulang dari luar negeri.

“Itu over. Enggak usah setara-setaraan lah, enggak usah istimewa-istimewaan lah. Sekarang yang penting karantina mandiri semua saja, bukan DPR, tapi mandiri saja,” tukas Muhaimin beberapa waktu lalu. (tni)