Connect with us

Nasional

Soal Kedudukan DPR dan Presiden, Margarito Ungkap Hal Penting Ini, Hillary: Akhirnya Ada Pakar Hukum Kelas Kakap Yang Berani Jujur

Dimuat

pada

Pakar Hukum Tata Negara Dr Margarito Kamis, SH, M.Hum. //foto: doc.JawaPos.com

JAKARTA – Pernyataan Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut (HBL) beberapa waktu lalu mengenai kedudukan DPR dan Presiden, hingga kini masih hangat diperbincangkan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Dr Margarito Kamis, SH, M.Hum akhirnya angkat bicara. Dirinya mengatakan bahwa kedudukan DPR dan Presiden dalam pandangan konstitusi sesungguhnya memang sama atau setara.

“Betul memang DPR dan Presiden dari pandangan konstitusi adalah dua organ yang sama kedudukannya. Oleh karena itu menurut saya, pernyataan Hillary Brigitta Lasut tidak ada yang aneh dalam pandangan konstitusi,” kata Margarito Kamis di Jakarta pada Senin (20/12/2021).

Diketahui sebelumnya, Anggota DPR RI termuda ini menilai bahwa tidak ada yang salah apabila anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela yang juga adalah seorang artis ini melakukan karantina mandiri di rumah setelah tiba dari luar negeri.

HBL melihat presiden dan juga anggota dewan memiliki kedudukan yang sama sehingga memiliki hak yang sama pula untuk melakukan karantina secara mandiri.

“Dilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara presiden kalau dalam pembagian kekuasaan, tidak masuk akal dan tidak etis kalau presiden karantina di Istana Bogor, terus DPR RI karantina di Wisma Atlet,” kata Hillary dalam keterangan tertulis pada Senin (13/12/2021) lalu.

Margarito menilai bahwa pada level tertentu hak presiden tidak diatur dalam konstitusi. Hal ini berbeda dengan DPR. Pada bagian tertentu menurut Margarito, anggota DPR tidak bisa digugat karena mempunyai hak imunitas dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR.

“Memang dalam ilmu konstitusi, kendati kewenangan Presiden tidak didefinisikan di dalam konstitusi, tetapi dari waktu ke waktu, dalam sejarah konstitusi menunjukkan bahwa presiden itu mendapatkan kekuasaan lain yang tidak diatur dalam konstitusi atau UU,” tukasnya.

Bahkan presiden dalam ilmu konstitusi kata pria kelahiran Ternate Maluku Utara ini disebutkan memiliki presidential privilege. “Yang itu semua tidak berasal teks konstitusi tetapi tafsir presiden atas apa yang disebut dalam presidential privilege,” tegas Margarito.

Ia juga mengingatkan bahwa banyak hak dan kewenangan presiden hanya dapat digunakan atau efektif bekerja setelah mendapatkan persetujuan atau pertimbangan DPR.

“Memang dimana-mana presiden berkantor di kantor kepresidenan. Kalau di Indonesia itu Istana Negara. Di situlah dia berkantor dan di situ pula dia tinggal menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dan administrasi. Praktisnya, kantor presiden itu di Istana Negara dan di situ pula rumahnya,” ujar jebolan Universitas Hasanuddin.

Karena itu menurut Margarito, hal-hal seperti ini sangat tergantung bagaimana DPR dan Presiden membuat kebijakan politik.

“Tarulah mereka membuat kebijakan bahwa isolasi/karantina harus ada di rumah presiden terpisah dari istana, bisa saja dibuat. Perihal anggota DPR karantina harus di tempat yang ditentukan begitu dan presiden karantina di Istana itu konsekuensi saja dari kevakuman hukum. Sebab tidak ada hukum yang nyata-nyata mengaturnya,” tegasnya.

Sementara itu kalau saja DPR mendesak pemerintah membuat kebijakan baik Perpres atau Permenkes/Keputusan Menkes yang menyatakan bahwa anggota DPR melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat yang ditentukan, jika dilihat dari ilmu hukum atau konstitusi maka hal itu masuk akal.

Melihat hal ini, Hillary pun mengungkapkan bahwa akhirnya ada pakar hukum kelas kakap yang berani jujur, disaat yang lain main aman dan lebih mementingkan hal-hal lain ketimbang membela konstitusi dan kebenaran.

“Jarang ada yang mau kasih pendapat. Mungkin karena Pak Margarito non partai jadi tidak takut akan tekanan.. Tapi sayang kenapa baru kasih pendapatnya sekarang, seharusnya dari minggu kemaren Pak. Sudah keburu didahului netizen maha benar. Tapi gak apa-apa, tidak pernah ada kata terlambat untuk membela kebenaran. Terima kasih Pak Margarito sudah berani tegas. Setidaknya saya tau tidak sia-sia saya belajar selama ini,” pungkas HBL. (tni)

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kepulauan Talaud2 weeks yang lalu

Duka Kakak Beradik Kembar Asal Desa Ensem Yang Hanyut di Sungai, Indra Ditemukan Setelah Tiga Hari Pencarian

Bitung2 weeks yang lalu

Sebelum Terdampar di Pesisir Pantai Batu Angus, KLM Cahaya Irfan Ternyata Lebih Dulu Diamankan Bea Cukai Bitung

Kepulauan Talaud5 days yang lalu

Skandal Dugaan Perselingkuhan Oknum ASN dan Polisi di Talaud Viral di Medsos

Kepulauan Talaud2 weeks yang lalu

Akibat Korsleting, Dua Rumah dan Satu WC Umum Terbakar di Desa Nunu Kecamatan Rainis

Minahasa2 weeks yang lalu

Tujuh Pejabat Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Pengisian Calon Sekda Minahasa

Kepulauan Talaud3 weeks yang lalu

Buka Sosialisasi Penggunaan DIPA RKA-KL dan Penyerahan DIPA TA 2023, Kapolres Talaud Ingatkan Hal Ini!

Kepulauan Talaud3 weeks yang lalu

Ajak Warga Manfaatkan Lahan Tidur, Bhayangkari Polres Talaud Bersihkan Kebun

Kepulauan Talaud4 weeks yang lalu

Pimpin Apel Perdana di Tahun Baru, Kapolres Talaud Sampaikan Apresiasi Kepada Seluruh Pihak

Kepulauan Talaud3 days yang lalu

Polres Talaud Kawal Kegiatan Adat Manduru’u Tonna di Kecamatan Beo, 68 Personil Turut Dilibatkan

Kepulauan Talaud3 days yang lalu

Diduga Akibat Adu Mulut, Marvel Nyaris Tewas Dibacok Alvian Dengan Parang

Kepulauan Talaud2 weeks yang lalu

Gempa Tektonik Guncang Kabupaten Kepulauan Talaud, Berikut Penjelasan Dari BMKG

Bitung4 weeks yang lalu

Dihadapan Sejumlah Wartawan, Kapolres Beberkan Tahun 2022 Kasus Kriminalitas di Bitung Meningkat, Didominasi Anak Dibawah Umur dan Miras

Iklan
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?