Connect with us

Kepulauan Talaud

Tak Punya Buku Absen Hingga Tidak Terbukanya Pengelolaan Dana Bos Jadi Alasan Guru SMP Satap Tabang Mogok; Kepsek : ‘Sampe Ituleh Kita Mo Urus???’

Dimuat

pada

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Tabang, Kecamatan Rainis, Kabupaten KepulauanTalaud

MELONGUANE — Terbengkalainya proses kegiatan belajar mengajar yang ada di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Tabang, Kecamatan Rainis dikarenakan mogoknya para guru memberikan pelajaran berdampak buruk bagi siswa.

Sejumlah alasan menjadi pemicu mogoknya para guru – guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik, salah satunya karena dugaan ketidakterbukaan kepala sekolah dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Senin (25/10/2021).

“Bayangkan, Dana Bos tahap I senilai 35 juta hanya dipakai untuk pembelian satu unit Laptop dan satu unit Wireless, serta pembayaran insentif 5 orang tenaga honorer. Sisanya kemana ???,” Tanya sejumlah Guru SMP Satap Tabang.

“Di dalam kelas, bahkan spidol pun tidak ada, buku Absen Mata Pelajaran dan Absen Kelas tidak ada. Harusnya itu ada karena sudah teranggarkan dalam juknis dana BOS,” Tambah mereka.

Senada dengan itu, Erik Pantouw salah satu honorer tenaga pendidik, di SMP Satap Tabang membenarkan bahwa memang tidak ada buku Absensi Kelas dan Mata Pelajaran.

“Hal itu benar, memang tidak ada buku Absen. Kepala sekolah hanya bilang, itu urusan kami guru untuk membuatnya,” ujar Pantouw.

Pantouw pun mengakui, pada saat sekolah lain melakukan aktivitas “Belajar Dirumah” karena pandemi CoVid-19, SMP Satap Tabang tidak melakukanya.

“Pada saat sekolah lain belajar dirumah, sekolah kami (SMP Satap Tabang) libur. Bagaimana guru – guru mau mengajar sedangkan tidak ada buku pelajaran, jadi terpaksa guru libur muridpun libur,” imbuhnya.

Selain itu, sejumlah tenaga honorer juga mengeluh terkait dugaan pemotongan insentif honor yang diberikan oleh kepala sekolah.

“Setahu kami sesuai RKAS insentif honorer perbulannya 200 ribu, jadi untuk tahap I tiga bulan 600 ribu, tahap II lima bulan 1 juta, tahap III empat bulan 800 ribu,” ujar Ratni Dolongseda, salah satu tenaga honorer administrasi di SMP Satap Tabang.

“Pada pembayaran dengan dana BOS tahap I, yang seharusnya kami terima adalah Rp. 600. 000 namun yang diberikan kepala sekolah hanya Rp. 200. 000, menurut kepala sekolah sisanya diambil untuk konsumsi Musyawarah Kepala – Kepala Sekolah (MKKS), padahal setahu kami itu ada anggaranya,” tambahnya.

“Karena itu, kami semua honorer tidak menandatangani SPJ. Jadi tidak tahu siapa yang menantangani SPJ tahap I untuk tenaga honorer, sampai tahap II bisa tercairkan,” tukasnya lagi.

Melasari Lumape, tenaga pendidik honorer juga membeberkan, pada pembayaran tahap II kepala sekolah juga meminta potongan dari insentif tenaga honorer.

“Karena pembayaran tahap kedua sudah melalui rekening, maka yang kami terima sebesar 1 juta rupiah. Namun kepala sekolah meminta dikembalikan senilai 200 ribu, alasannya untuk membayar insentif honor lain yang belum terbayar,” ujar melasari.

“Namun karena uang tersebut, sudah saya pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari. Maka saya tidak mengembalikan uang senilai 200 ribu tersebut,” tambahnya.

Diketahui sampai saat ini, SMP Satu Atap Tabang sudah empat kali berganti operator dana Bos.

Ketika dikonfirmasi di rumahnya di Desa Bantane Utara Kecamatan Rainis, Kepala Sekolah SMP Satu Atap Tabang Daud Papalapu membenarkan adanya aksi mogok dari guru – guru.

“Iya betul. Sudah sejak hari Jumat (22/10) lalu. Tidak tahu alasannya apa,” ucap Papalapu.Ketika ditanyai terkait kebenaran bahwa SMP Satap Tabang bahkan tak memiliki buku Absensi Kelas dan Absensi Mata Pelajaran, Papalapu berang.

“Masa sampe ituleh kita mo urus (Masakan sampai absensi kelas dan Absensi Mata Pelajaran harus saya yang urus),? tukas Papalapu.

“Soal insentif honor, itu tidak benar. Karena saya sudah membayarkan honor mereka. Tidak ada pemotongan, untuk tahap I. Tapi untuk tahap II saya mintakan setiap orang dari tenaga honorer yang terdaftar di Dapodik untuk mengembalikan uang senilai 200 ribu yang nantinya akan dipergunakan untuk membayar insentif 2 orang tenaga honorer yang tidak terdaftar di Dapodik,” ketusnya.

Ketika diminta xmanadonew.co.id untuk keterbukaan informasi terkait rincian pembelanjaan Dana Bos tahap I senilai Rp. 35.000.000,- sebagaimana sesuai fungsi Pers berdasarkan amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 yang tertuang pada pasal 4 ayat 3, Daud Papalapu tak mau memberikan keterang jelas seakan menutupi.

“Cukup saja, pembelian satu unit Laptop dan satu unit Wireless senilai 10 juta. Cukup itu saja, saya kan tidak sedang berhadapan dengan inspektorat atau BPK,” ujar Papalapu, dengan pongahnya.

Aksi mogok mengajar inipun menjadi perhatian Meike Manganguwi, salah satu wakil rakyat yang sangat peduli dengan dunia pendidikan.

“Besok atau hari jumat (29/10/2021) Kami dari Komisi III DPRD Talaud akan turun ke sekolah,” ujar Ketua Komisi III yang dikenal akrab dengan awak media itu.

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan
error: Content is protected !!
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?