Connect with us

Bitung

Tim Kuasa VS Kejari Bitung, Sidang ke Empat Praperadilan AGT “Panas”,

Dimuat

pada

Suasana sidang praperadilan keempat, Senin (29/03/2021).

BITUNG—Sidang ke empat gugatan praperadilan tim kuasa hukum AGT kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung di Pengadilan Negeri (PN) Bitung, memanas, Senin (29/03/2021).

Terpantau, sidang yang dipimpin, hakim tunggal, Rustam SH MH itu menghadirkan sejumlah ahli. Dari tim kuasa hukum AGT, yakni, DR Danny R. Pinasang, S.H., M.H ahli hukum adminitrasi, dan Michael Barama, S.H, ahli hukum pidana. Sedangkan dari pihak Kejari menghadirkan, Nasrulah, S.E. Ak selaku Auditor BPKP dan ahli keuangan negara serta sejumlah saksi lainnya yang merupakan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung. 

Dalam proses sidang itu, tim kuasa hukum AGT dan Kejari Bitung sempat terlihat beberapa kali saling bentak karena keberatan dengan pertanyaan yang dilontarkan kepada ahli maupun saksi. 

Dalam sidang itu, para ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum AGT mengatakan dalam proses penetapan tersangka hingga penahanan ada kesalahan prosedur yang dilakukan Kejari Bitung. 

Dimana, seharusnya kata ahli, jika memang ada indikasi yang mengarah kepada penyalagunaan wewenang atau tindak pidana korupsi maka terlebih dulu diselesaikan lewat APIP. 

“Harusnya sebelum ditindaklanjuti aparat penegak hukum (APH) berkoordinasi dulu dengan APIP dalam hal ini inspktorat. Karena ini perkara admintrasi yang melibatkan pejabat negara. Maka mau tidak mau prosedurnya harus lewat APIP dulu,” ujar DR Danny R. Pinasang, S.H MH ahli hukum adminitrasi. 

Sementara itu, ahli hukum pidana Michael Barama, SH, juga menyampaikan hal yang sama. Dimana kata ahli, apabila ada kasus yang mengarah ke pidana maka harus lewat prosedur APIP. 

“Jika tidak itu berarti ada kesalahan prosedur. Sebelum ada tindaklajut dari APIP maka belum bisa dilakukan peyelidikan atau penyidikan dari APH,” ungkapnya. 

Salah satu kuasa hukum AGT, Michael Jacobus menyampaikan ada sejumlah pasal yang diduga dilanggar Kejari Bitung saat penetapan tersangka dan penahanan kliennya itu. Bahkan kata dia, ini adalah perkara kriminalisasi kesalahan administrasi.

“Ini bisa dicegah jika Kajari sabagai APH menghormati alur prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa pasal yang menurut kami diduga dilanggar. Pertama, pelanggaran pasal 112 ayat 1: pemanggilan tidak sah dalam penyelidikan/penyidikan karena memuat alasan yang tidak jelas,” kata Michael, Senin (29/03/2021).

“Kedua, kata dia, dugaan pelanggaran pasal 227 ayat 1 KUHP: melanggar durasi panggilan 3 hari. Ketiga, pasal 17 sd 20 UU Administrasi Pemerintahan jo Pasal 25 PP No. 12/2017 jo Pasal 77 Perpres No 16/2018. Ke empat, pelanggaran pasal 183 KUHAP tentang minimal dua alat bukti. Karena Pasal 12 huruf i harusnya ada alat bukti, seperti keterlibatan langsung dalam pengadaan, Conflict of Interest, Keuntungan yang diperoleh pejabat. Alat bukti yang mengkonfirmasi hal ini sama skali tidak ada. Kalaupun ada hanya saksi dan buku arisan yang tidak pernah diconfir dengan AGT,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kajari Bitung, Frenkie Son dengan tegas mengatakan proses hukum terhadap AGT dijalankan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. 

“Kami justru sangat hati-hati dan teliti menangani kasus ini. Bahkan kami selalu mengedepankan hati nurani dalam mengambil keputusan. Jadi perlu ditegaskan proses hukum yang kami jalankan sudah benar,” tegas Frenkie.

Frenkie juga menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap AGT didasari dengan bukti yang cukup. Salah satunya adalah pengakuan tersangka saat menjalani pemeriksaan.

“Tersangka sudah mengakui dia yang melaksanakan semua pengadaan barang. Total ada 42 kegiatan pengadaan dan itu semua dia yang laksanakan. Selain itu, sudah ada juga pengembalian kerugian negara yang nominalnya mencapai ratusan juta rupiah. Jadi clear-kan, kita mengikuti prosedurnya dengan benar,” pungkasnya. 

(Jamal Gani)

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan
error: Content is protected !!
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?