Connect with us

Nasional

Tujuh RUU Provinsi Disahkan di Paripurna DPR RI, Sulawesi Utara Salah Satunya, Mendagri Beri Apresiasi ke Semua Pihak

Dimuat

pada

Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan pimpinan Rapat Paripurna DPR RI saat memperlihatkan dokumen tentang RUU 7 Provinsi. //foto: humaskemendagri.

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Tujuh Provinsi kini resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna di DPR RI pada Selasa (15/2/2022) kemarin.

Dilansir dari laman resmi kemendagri.go.id Tujuh UU provinsi itu yakni UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Barat (Kalbar).”Alhamdulillah sudah disahkan tujuh UU untuk tujuh provinsi,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam pernyataan resminya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga turut mengapresiasi pihak-pihak yang dinilai telah bekerja efektif dan penuh dedikasi sehingga mampu merampungkan tujuh RUU tersebut hingga disahkan menjadi UU.

“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membuat tujuh RUU provinsi ini sehingga dapat ditetapkan menjadi UU,” ucap Karnavian.

Ia menjelaskan bahwa tujuh UU provinsi yang telah disahkan itu bukan bertujuan untuk membentuk daerah baru, tetapi dasar hukumnya masih mengacu pada regulasi lama sehingga perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Contohnya UU yang mengatur tentang provinsi sebelumnya termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi, yang masih mengacu UU Republik Indonesia Serikat (RIS).

“Aspirasi dari semua kepala daerah, tokoh-tokoh masyarakat dari tujuh provinsi itu, sesuai aturan UU, satu provinsi itu adalah satu UU, bukan gabungan. Sekarang kan situasinya sudah berbeda,” ujarnya.

Dengan demikian, disahkannya tujuh UU ini akan memberikan kepastian dan kekuatan hukum bagi produk hukum turunannya, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Mendagri pun menambahkan bahwa UU ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi wilayah yang mengalami perkembangan pemekaran wilayah, misalnya saja seperti Minahasa Utara (Minut) dan Minahasa Selatan (Minsel) yang sebelumnya tak tercantum dalam UU lama. Akibatnya, kedua kabupaten hasil pemekaran tersebut, tak memiliki dasar hukum dalam membuat produk hukum atau kebijakan.

“Ada kabupaten baru misalnya Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dalam UU enggak disebut, sehingga dalam UU ini dimasukkan,” tukasnya.

Tak hanya itu, Mendagri pun mengapresiasi inisiatif DPR RI yang dengan cepat merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tujuh provinsi tersebut. Hal ini pun direspons pemerintah secara cepat sehingga pembahasan dapat dilakukan dengan efektif. Meski demikian, cepatnya pembahasan di DPR tak terlepas dari peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

“Ini mungkin salah satu produk tujuh UU sekaligus yang cepat. Dan saya kira ini adalah prestasi tersendiri bagi DPR RI dan ini akan menjadi contoh untuk daerah lain. Penyusunan UU dengan cepat tapi tidak menegasikan tahapan-tahapan sesuai aturan, termasuk menyerap apresiasi masyarakat,” pungkasnya. (tni)

Lanjut Membaca
Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Iklan
×

Halo!

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp

× Hubungi Redaksi?