Upaya Mediasi Pemkab Gagal, Warga Sea Ngotot Tolak Pertemuan

MINAHASA – Masalah pengembangan perumahan di desa Sea yang dilakukan PT Bangun Minanga Lestari (BML) masih berpolemik. Pasalnya, sudah beberapa kali diadakan pertemuan antara perusahan dengan warga Sea yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, belum juga membuahkan hasil.

Pemkab Minahasa yang dipimpin Asisten Perekonomian dan pembangunan Ir Wenny Talumewo, melakukan mediasi pertemuan antara warga dan pihak pengembang pada pukul 02.00 wita, Kamis (20/5/2021) kemarin di desa Sea. Namun, tidak satu pun warga yang menolak menghadiri undangan pemerintah tersebut, melainkan hanya dihadiri aparat desa, pereakilan BPD dan pihak pengembang.

Billy Lintjewas, warga Sea mengatakan bahwa pertemuan yang diadakan di desa Sea sengaja tidak dihadiri masyarajat yang menolak. Menurutnya, penolakan tersebut akibat perbuatan Pemkab Minahasa yang tidak menghargai masyarakat saat datang di kantor Bupati.

“Ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat. Pemkab Minahasa mengundang masyrakat. Selasa lalu, dalam rangka lanjutab evaluasi pembangunan perumahan. Namun, sayang saat di Tondano masyarakat tidak diperbolehkan masuk kedalam halaman kantor Bupati, meski saat itu masyarakat diguyur hujan diluar pagar,”kesal Billy.

Yang lebih memiriskan, Lintjewas menjelaskan bahwa saat ini empat warga yang menolak telah dilaporkan PT Bangun Minanga Lestari kepada Polresta Manado.

“Rasanya saat ini, sulit bagi masyarakat melakukan pertemuan karena tindakan Pemkab Minahasa dan pihak PT BML. Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dapat mengevaluasi bawahannya karena telah membiarkan masyarakat kehujanan di depan pagar Kantor Bupati Minahasa,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Wenny Talumewo menjelaskan, bahwa pertemuan sengaja dibuat di desa Sea supaya antara dua kubuh ini akan menghasilkan kesepakatan akhir, sehingga masalah bisa selesai.

“Memang saat ini, pihak yang tidak menyetujui perumahan dibangun diwilayahnya tidak bisa hadir, sedangkan yang ada hanyalah perangkat desa. Untuk itu, merekalah yang akan mensosialisasikan kepada warga bahwa perumahan yang dibangun oleh PT BML tersebut tidak akan merugikan masyarakat,”ungkapnya.

Menyangkut proses perijinan dan dokumen lain yang berhubungan dengan lingkungan sudah diurus perusahan lewat Dinas terkait. Rencananya pertemuan akan diadakan lagi pada selasa pekan depan, dan akan berusaha menghadirkan warga yang kontra dengan perusahan.

“Pengurusan ijin dan dokumen tersebut akan kami jelaskan kepada masyarakat agar mereka mengerti dan memahami layak tidaknya pembangunan perumahan itu. Karena semua itu melalui proses yang panjang sehingga bisa dikeluarkan ijin,”tandasnya.

Hadir mendampingi Asisten dua, Kadis PUPR Silvanus Lunintang, ST, Kadis PTSP Mekry Sondey, SE, MSi, Kadis Lingkungan Hudup Drs Vicky Kaloh, Kasat PolPP Meydi Rengkuan, SH, MAP dan camat Pineleng Drs Jonly Wua, bersama para perangkat desa. (Erwien Bojoh)